nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, jika ujaran kebencian, fitnah dan hoax, selalu ramai saat tiba hajatan politik, seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Diperlukan ketegasan aparat penegak hukum menindak pelakunya. Tapi, sangat penting juga peran aktif masyarakat memerangi hoax, ujaran kebencian, fitnah, termasuk politik uang.  

"Memang sulit ya, harus ada keberanian masyarakat yang mengadukan ke polisi. Ini kan masuk delik aduan. Peraturan dari Panwas juga harus tegas, bagaimana sanksinya kampanye yang tidak ada program adu konsep tapi berujar kebencian. Apalagi menyangkut fitnah, fitnah kan juga dari aduan. Kalau sudah masuk pada ranah Pilkada, masuk dalam UU ITE. Tapi kami (pemerintah) secara keseluruhan optimis," kata Tjahjo disela-sela acara resepsi hari kedua pernikahan putri Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Yogyakarta, Sabtu (30/12). 

Pilkada di ibukota negara, Jakarta beberapa waktu lalu, kata Tjahjo bisa jadi contohnya. Pemilihan di ibukota, begitu gaduh. Tidak hanya itu, ujaran kebencian, fitnah dan hoax pun bertebaran. Hiruk pikuk politik di ibukota, sedikit banyak menganggu stabilitas. Meski di hari 'H' memang aman, pemilihan berjalan lancar.  

"Hari H-nya lancar tapi kan proses kampanye kan mempengaruhi stabilitas. Itu yang dihindari. Justru Pilkada kan memilih figur yang amanah dalam memimpin daerah. Mari kita adu konsep, adu program dalam kampanye," katanya.  

Namun secara prinsip, pemerintah dan tentunya juga aparat keamanan baik dari kepolisian, TNI dan BIN, siap mensukseskan Pilkada. Deteksi dini sudah dilakukan. Bahkan sejak setahun lalu, sudah dilakukan pencermatan terhadap gejala, dinamika dan potensi yang bisa menimbulkan kerawanan.  

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Saya kira mencermati gelagat perkembangannya kan sudah setahun yang lalu, Implikasi Pilkada serentak yang lalu, mudah-mudahan kalau saya sih optimis lancar dari sisi Pilkadanya. Dalam arti hasil evaluasi Pilkada akan menentukan pola dan suasana Pileg dan Pilpres," ujarnya.  

Bagi Kemendagri sendiri lanjut Tjahjo, Pilkada dan Pilpres bisa dikatakan sukses, kalau partisipasi masyarakat meningkat. Tingkat kesuksesan Pilkada juga, bisa dilihat dari proses kontestasi yang ada. Misalnya, Pilkada tidak di warnai oleh praktek politik uang. Kesuksesan Pilkada juga membutuhkan dukungan dari penyelenggara terutama Panwas untuk tegas menindak setiap pelanggaran dalam proses pemilihan. 

"Harus tegas Panwas, kepolisian harus tegas terhadap pasangan calon dan tim sukses yang ada politik uang. Harus menghindari kampanye yang berujar kebencian, fitnah, harus adu program, adu konsep," ujarnya.  

Terkait daerah rawan dalam Pilkada 2018, menurut Tjahjo, memang ada. Pemerintah, telah melakukan pemetaan. Daerah rawan, diantaranya, Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.  

"Sementara kalau kami data yang ada, Papua, Papua Barat dan Maluku, Maluku Utara khususnya," katanya.  

Tjahjo sendiri berharap jika sudah ada pasangan calon yang ditetapkan, kegaduhan politik bisa lebih menurun. Ia juga optimistis, Pilkada serentak 2018, bisa berjalan dengan lancar. Dan situasi terus kondusif. 

"Mudah-mudahan dengan diputuskannya pasangan calon sudah bisa mengakomodir partai-partai yang ada. Saya kira kami cukup optimis, cukup kondusif," katanya.(p/ab)